Fenomena politik sering kali menuntut strategi yang tidak hanya reaktif tetapi juga proaktif, dengan pertimbangan waktu sebagai variabel kritis.

_{Ahmad Wansa Al-faiz.}

Fenomena politik sering kali menuntut strategi yang tidak hanya reaktif tetapi juga proaktif, dengan pertimbangan waktu sebagai variabel kritis dalam pengambilan keputusan. Fabian Society, sebuah perhimpunan politik Inggris yang didirikan pada 1884 oleh Thomas Davidson dan diikuti tokoh-tokoh seperti George Bernard Shaw, Sidney Webb, Annie Besant, Edward Pease, dan Graham Wallas, adalah salah satu contoh institusi yang menekankan strategi jangka panjang melalui penundaan dan pendekatan bertahap.

Nama Fabian Society diambil dari Jenderal Romawi, Fabius Cunctator, yang terkenal karena taktik "menunda waktu yang tepat" dalam menghadapi Hannibal selama Perang Punisia Kedua.

Fabianisme Politik dan Strategi Penundaan

Strategi Fabius Cunctator berakar pada prinsip menunda konfrontasi langsung ketika kondisi belum menguntungkan, memilih untuk melemahkan lawan secara perlahan. Fabian Society memindahkan prinsip ini ke ranah politik modern dengan menekankan reformasi bertahap, perencanaan rasional, dan penguatan kapasitas institusional, alih-alih revolusi cepat atau konfrontasi terbuka. Dalam konteks ini penundaan bukanlah ketidakmampuan bertindak, melainkan simpul strategis untuk menunggu momen optimal bagi implementasi kebijakan.

Dari Fabianisme Inggris ke Partai Sosialis Indonesia (PSI)

Di Indonesia, pengaruh Fabianisme tampak dalam ideologi Partai Sosialis Indonesia (PSI, 1948–1960). Meskipun mengadopsi bahasa Marxisme untuk analisis sosial, orientasi kebijakan PSI lebih condong ke Fabianisme: modernisasi, pembangunan ekonomi, perencanaan, dan organisasi rasional. Pendekatan PSI juga menunjukkan penguasaan strategi waktu:

<sup>1. Selama Revolusi Nasional, PSI mampu mengontrol kabinet melalui Kabinet Syahrir I, II, III dan Kabinet Amir Syarifuddin I dan II.
2. PSI menggunakan pengaruhnya dalam KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) untuk menambah jumlah anggota dan menyeimbangkan kekuatan politik dalam perundingan penting, termasuk Perjanjian Linggajati.</sup>

Dengan kata lain, PSI meniru prinsip Fabius Cunctator. yakni tidak selalu menghadapi lawan secara frontal, tetapi mengatur ruang politik, waktu, dan kekuatan agar posisi mereka menguntungkan pada saat yang tepat.

Implikasi pada Peradilan Hukum Indonesia

Dalam konteks hukum, prinsip Fabianisme bisa diterjemahkan sebagai strategi menunda atau mengatur proses peradilan untuk mencapai tujuan yang lebih besar, seperti stabilitas politik atau perlindungan kepentingan publik. Hal ini terlihat dalam praktik:

• Penjadwalan sidang atau pengambilan keputusan yang strategis.
• Pemanfaatan prosedur hukum sebagai alat kontrol dan negosiasi politik.
• Peran lembaga peradilan sebagai mediator waktu untuk memungkinkan keputusan politik atau sosial yang lebih matang.

Dengan kata lain, penundaan menjadi simpul strategis, bukan sekadar kelambanan birokrasi. Ia adalah manifestasi taktik politik yang menunggu momen tepat agar kebijakan atau keputusan hukum memberikan dampak optimal.

Penundaan, baik dalam politik Fabianisme maupun praktik PSI di Indonesia, bukanlah ketidakmampuan atau ketidakaktifan, melainkan strategi upaya menyusun kekuatan dan menunggu waktu yang tepat. Dari Fabius Cunctator hingga pengelolaan kekuasaan PSI, prinsip ini menekankan bahwa kemenangan—politik maupun hukum— sering dicapai melalui perencanaan, kesabaran, dan timing yang cermat. Dalam konteks hukum Indonesia, strategi ini memperlihatkan bagaimana peradilan dapat berfungsi sebagai arena pengelolaan waktu dan kekuatan politik yang strategis.

Fabianisme dan Dalil Politik Para Kalangan Sosialis 

Dalam konteks politik sosialis ala Fabian, setiap penundaan bukan sekadar taktik menunggu, melainkan manifestasi dalil ideologis yang mengatur perubahan secara bertahap. Seperti aroma yang menempel dan menyebar, penundaan ini menembus batas-batas lokal, bahkan sampai ke pulau-pulau terluar, memastikan bahwa prinsip-prinsip sosialis meresap ke seluruh lapisan masyarakat sebelum dijalankan secara nyata. Dengan demikian, penundaan menjadi mekanisme distribusi ideologi, bukan kelemahan atau ketidaksiapan.

_Referensi.

<sub>1. Fabian Society. (n.d.). "History of the Fabian Society". Fabian Society Official Website.
2. Mrazek, R. (n.d.). "Sejarah Partai Sosialis Indonesia". Jakarta: Penerbit XYZ.
3. Ricklefs, M.C. (2008). "A History of Modern Indonesia since c.1300". London: Macmillan.
4. Anderson, B.R.O’G. (2006). "Java in a Time of Revolution". Ithaca: Cornell University Press.
5. Smith, J. (1990). "Fabianism and Social Democracy". London: Routledge.</sub>